Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

 
1. Profil Organisasi

     1. Nama Instansi    : Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara

     2. Tugas                 : Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa seluruh Unit Organisasi di  Wilayah 
                                      Provinsi Sumatera Utara   

     3. Alamat                : Jl. Sakti Lubis No. 7A Medan, Kode Pos: 20219

     4. e-mail                 : bp2jk.sumut@pu.go.id


2. Ruang Lingkup

    Rencana kegiatan tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dalam rangka Pelaksanaan kegiatan
    implemenatasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sisitem Manajemen Anti Penyuapan di BP2JK
    Wilayah Sumatera Utara.


3. Struktur Organisasi

    Dalam rangka implemenatasi dan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sisitem Manajemen Anti Penyuapan
    di BP2JK Wilayah Sumatera Utara, telah dibentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) Balai
    Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara yang merupakan bagian dari
    Tim Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan Balai Pelaksanan Pemilihan Jasa Konstruksi
     Wilayah Sumatera Utara, yang didasari oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi
     Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 65/KPTS/DK/2021


4. Acuan Normatif

     1.Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
        Rakyat Nomor: 65/KPTS/DK/2021 Tentang Tim Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan
        Balai Pelaksanan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara

     2. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
         Rakyat Nomor: 211/KPTS/DK/2020 tentang Penetapan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstriksi
         (BP2JK) Sebagai Pilot Project Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
         (SMAP) di Lungkingan Direktorat Jenderal Bina Kosntruksi.

 

 5. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tanggung Jawab Tim FKAP

     Dalam menjalankan Kerjanya Tim FKAP BP2JK Wilayah Sumatera Utara berpedoman pada tugas dan
     fungsi yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi

     Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 65/KPTS/DK/2021 Tentang Tim Tata         Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan Balai Pelaksanan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah
     Sumatera Utara, sebagai berikut:

 

1. Kepala BP2JK Wilayah Sumatera Utara sebagai Ketua FKAP

    a. Menetapkan Program Kerja Tahunan penerapan SMAP;

    b. Menunjuk dan menetapkan salah seorang personel BP2JK untuk melaksanakan Fungsi Kepatuhan,
        Fungsi Komunikasi dan Pelatihan; dan Fungsi Kesekretariatan dan Dokumen Kontrol;
    c. Memastikan SMAP telah sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001:2016;

    d. Memastikan SMAP dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan pada semua Fungsi;

    e. Memastikan SMAP dipertahankan dan diperbaiki terus menerus;

    f.  Menetapkan program pelatihan yang diperlukan untuk mendukung SMAP;

    g. Mengomunikasikan SMAP kepada pihak internal dan eksternal;

    h. Memimpin BP2JK sebagai auditee sertifikasi dan surveillance;

     i. Melaporkan hasil kinerja SMAP per semester kepada Manajemen Puncak dengan tembusan |
        kepada Dewan Pengarah.

 

2. Kasubbag TU Wilayah Sumatera Utara sebagai Wakil Ketua FKAP

    a. Mendukung tugas dan fungsi Ketua FKAP;

    b. Membantu Ketua FKAP dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi; 

    c. Memastikan seluruh kegiatan SMAP terdokumentasi dengan baik;

    d. Memfasilitasi konsultasi untuk internal dan eksternal terkait pelaksanaan SMAP di BP2JK;

    e. Memberikan advis dan panduan kepada personel BP2JK atas SMAP dan isu terkait penyuapan;

    f. Memastikan Pejabat dan personel BP2JK yang berkewajiban melaporkan LHKPN telah melaporkan
       LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai ketentuan yang berlaku Mengelola
       Satgas Pengendalian Gratifikasi

 

3. Fungsi Kepatuhan

    a. Melakukan review kontrak kerja sama dan perjanjian agar tidak melanggar ketentuan peraturan
        perundang-undangan/hukum dan tidak melanggar ketentuan anti penyuapan yang telah
        diterapkan di BP2JK;

    b. Memberikan rekomendasi strategis dan advis komprehensif terkait permasalahan hukum yang
         berkaitan dengan anti penyuapan di BP2JK;

     c. Memastikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada vendor atau pihak ketiga yang akan
         bekerjasama dengan BP2JK perihal adanya ketentuan anti penyuapan di BP2JK telah
         dilaksanakan;

     d. Memastikan uji kelayakan terhadap personil, transaksi keuangan, proyek dan aktivitas
         pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan oleh Pelaksana Uji Kelayakan dalam hal
         terdapat rencana kerja sama antara BP2JK dengan pihak ketiga.

 

4. Fungsi Komunikasi dan Pelatihan

    a. Merencanakan program komunikasi penerapan SMAP kepada pihakpihak internal maupun
        eksternal;

    b. Membuat konten, mencetak dan mendistribusikan informasi terkait anti penyuapan dan
        kegiatannya kepada pihak internal dan eksternal melalui kanal komunikasi di BP2JK;

    c. Mensosialisasikan kepada pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan BP2JK perihal adanya
        ketentuan anti penyuapan di BP2JK;

    d. Merencanakan program pelatihan dan sosialisasi penerapan anti penyuapan kepada seluruh
        personel BP2JK, baik ASN maupun non ASN;

    e. Memberikan pelatihan anti penyuapan kepada setiap personel baru yang bekerja di BP2JK dalam
        program orientasi personel baru;

    f.  Memastikan seluruh personel BP2JK menandatangani Pakta Integritas yang substansinya terdapat
        klausul anti penyuapan.

 

5. Fungsi Kesekretariatan dan Dokumen Kontrol

     a. Mendokumentasikan seluruh kegiatan (termasuk rapat/workshop/pelatihan/ sosialisasi/audit),
         mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan anti penyuapan dan FKAP, serta
         mengorganisasikan kegiatan FKAP;

     b. Memastikan dokumen terkait anti penyuapan yang berlaku di BP2JK merupakan dokumen
         terbaru;

     c. Melakukan pengendalian seluruh dokumen terkait SMAP mulai dari pengesahan, penggandaan,
         pengarsipan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen;

     d. Memastikan dokumen yang disusun oleh FKAP telah diproses dan didistribusikan melalui portal
         BP2JK serta diterima oleh seluruh personel BP2JK.