Gratifikasi

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengendalian gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasisecara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rekan kerja Kementerian di sektor publik maupun swasta dan masyarakat untuk membentuk  lingkungan pengendalian gratifikasi.

Di Kementerian PUPR, terdapat Unit Pengendalian Gratifkasi (UPG) yang dibentuk/ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi. Maka, penanganan Gratifkasi dilakukan oleh UPG Kementerian dan UPG Eselon I di masing – masing unit kerja eselon I  kementerian

Prinsip dasar Pengendalian gratifikasi :

A. setiap Pegawai Kementerian PUPR dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi;

B. setiap Pegawai Kementerian PUPR bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas Kementeriandengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;

c. setiap Pegawai Kementerian PUPR yang melanggarketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Informasi lebih lanjut mengenai Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PUPR dapat dilihat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2016