Sejarah

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menghadapi berbagai kendala kendala khususnya dalam potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Menurut Kaufmann, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan aktifitas Pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi, dan ini terjadi dimanapun di seluruh dunia (OECD, 2007: 9). Hasil penelitian ini sedikit banyaknya juga terkonfirmasi di Indonesia. Mengutip data statistik penanganan perkara KPK yang tersedia di website https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara, sejak tahun 2004 – 2018 KPK telah menangani 888 kasus korupsi yang 188 atau 21% diantaranya terjadi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Kementerian PUPR sebagai salah satu leading institution dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan sebagai salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran terbesar tentunya tidak boleh dinodai oleh pelanggaran-pelanggaran khususnya oleh tindakan korupsi yang tidak diinginkan. Untuk itu Kementerian PUPR melakukan upaya pencegahan korupsi dengan merumuskan 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud) dalam proses pengadaan jasa konstruksi salah satunya melalui reorganisasi struktur organisasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.

Melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 288/KPTS/M/2019 yang ditetapkan pada 20 Maret 2019, Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya dilaksanakan oleh ULP yang bersifat fungsional dan melekat di masing-masing Unit Organisasi Pemilik Paket, diubah menjadi dilaksanakan oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) yang ditempatkan pada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, dan UPTPBJ (Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa) yang terdapat di 34 Provinsi.