SMAP

Penyuapan merupakan fenomena yang luas. Hal ini menimbulkan kepedulian yang serius dalam sosial, moral, ekonomi, dan politik, mengacaukan tata kelola pemerintah yang baik, mengurangi pengembangan dan mendistorsi kompetisi. Hal ini akan mengikis keadilan, merusak hak asasi manusia dan menghambat pengentasan kemiskinan. Hal ini juga meningkatkan biaya melakukan bisnis, menimbulkan ketidakpastian pada transaksi komersial, meningkatkan biaya barang dan jasa, mengurangi mutu produk dan jasa, yang mengarah pada kehilangan nyawa dan harta, merusak kepercayaan institusi dan mengganggu keadilan serta efisiensi operasi pasar.

 

Dalam beberapa kesempatan Menteri PUPR menyampaikan bahwa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah ‘wajah’ dari Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan infrastruktur. Hal tersebut karena proses Pengadaan Barang dan Jasa adalah pintu gerbang terlaksananya pekerjaan konstruksi. Namun dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri pengadaan
barang jasa tidak lepas dari adanya risiko penyimpangan (fraud) yang mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berupaya terus untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan melakukan reorganisasi struktur organisasi unit layanan pengadaan dan kelompok kerja pengadaan barang jasa (PBJ) dengan menerapkan ISO 37001:2016. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 dengan judul Sistem manajemen anti penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan, merupakan adopsi identik dari ISO 37001:2016, Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use, dengan metode terjemahan dua bahasa (bilingual), untuk menggantikan SNI ISO 37001:2016 hasil adopsi dengan metode republikasi-reprint.

 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN ISO 37001:2016

  1. Pemenuhan Peraturan Perundangan merupakan wujud kepatuhan
    terhadap peraturan perundangan
  2. Membantu Organisasi untuk menciptakan sistem yang mampu
    melakukan pencegahan pendeteksian, dan respon terhadap tindak
    penyuapan
  3. Mewujudkan tatanan organisasi yang bersifat otomatis bergantung
    pada sistem yang telah dibangun
  4. Branding dan membangun kepercayaan pada stakeholder 

PRINSIP 4 NO DALAM SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Picture1

 

Nama File

Link Download

Buku Saku SMAP BP2JKW Sumatera Utara

SNI ISO 37001-2016

Sosialisasi SMAP BP2JKW Sumut